SUMBER DAYA AIR

SURVEY UPDATING DATA IRIGASI

Muara Teweh,   Desember 2018. Tim Survey Bidang Sumber Daya yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air melakukan Updating Data Geospasial di beberapa lokasi Daerah Irigasi Kabupaten Barito Utara.[...]

KOORDINASI USULAN DATA DAERAH IRIGASI

Muara Teweh, 07 Desember 2018 . Pencapaian program ketahanan pangan, membutuhkan dukungan ketahanan air. Dalam upaya meningkatkan suplai air irigasi yang kontinu, pada periode 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dan 45 bendungan baru yang akan menambah volume tampungan 5,84 milyar m3 dan akan mampu mengairi 482.751 Ha.Dalam hal kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, dalam Permen PUPR No. 14 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi diatur bahwa kewenangan Pemerintah Pusat pada daerah irigasi (DI) yang luasnya lebih dari 3.000 Ha, DI lintas daerah provinsi, DI lintas negara, dan DI strategis nasional.Kewenangan Pemerintah Provinsi pada DI seluas 1.000-3.000 Ha dan DI lintas daerah kabupaten/kota. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota pada DI dengan luasan kurang dari 1.000 Ha. Dari luas irigasi di Indonesia 7,2 jut[...]

KONSULTASI PROGRAM DAK INFRASTRUKTUR BIDANG IRIGASI

Muara Teweh,  November 2018, Kegiatan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan DAK TA 2018 dan konsultasi program DAK Infrastruktur bidang irigasi TA 2019 telah berlangsung selama 2 hari pada Senin dan Selasa, 26-27 November 2018 di Sahid Jaya Hotel & Convention, Yogyakarta.DAK atau Dana Alokasi Khusus bidang irigasi merupakan Dana APBN yang dialokasikan untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan di bidang irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, kota dan kabupaten termasuk di dalamnya proyek strategis nasional dan mendukung program nawacita Presiden. Secara umum, tujuan DAK sendiri adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan DAK tahun ang[...]